The Demo Site

Jepang segera akan menghentikan keterlibatan militernya di Irak dan Jum`at mengumumkan bahwa misi angkatan udaranya yang mengangkut pasokan-pasokan ke Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Amerika Serikat akan ditarik.

Pengumuman itu, yang terjadi sehari setelah parlemen Irak menyetujui perjanjian yang memuluskan jalan bagfi pasukan AS ditarik dari negara tersebut pada 2011, akan mengakhiri keterlibatan militer Tokyo di Irak, yang lama ditunggu karena adanya tuduhan-tuduhan bahwa hal itu bertentangan dengan konstitusi mereka yang bersikap cinta-damai.

Tindakan itu juga akan memusatkan perhatian pada apakah Jepang untuk meningkatkan dukungannya terhadap operasi-operasi militer AS di Afghanistan, sesuatu yang sering dikatakan oleh media Jepang bahwa Washington mendesak Tokyo untuk melakukan itu.

Berkaitan dengan itu juga dipertimbangkan patroli-patroli bersama angkatan laut terhadap perompak-perompak yang membajak kapal-kapal di lepas pantai Somalia.

"Pemerintah telah memutuskan akan mengakhiri misi transportasi Angkatan Udara Pasukan Bela Dirinya di Irak pada tahun ini, dan kami percaya hal itu telah memenuhi tujuan," kata Perdana Menteri Taro Aso dalam pernyataannya.

"Saya bangga bahwa Pasukan Bela Diri melakukan tugas-tugas mereka, meskipun dalam kondisi yang sulit," katanya menambahkan.

Jepang, yang kegiatan militernya dibatasi oleh konstitusinya, menyebut militernya sebagai Pasukan Bela Diri.

Satu pengadilan di Jepang memerintahkan bahwa misi Irak, yang dimulai sejak 2004, melanggar konstitusi pasca-perang, namun keputusan itu tidak mengikat. Jepang juga mengirimkan 600 prajurit angkatan darat ke Irak selatan, namun mereka telah ditarik pada tahun 2006.

Meskipun misi angkatan udara akan dihentikan pada akhir tahun ini, Aso mengatakan bahwa Jepang akan terus memberikan bantuan kepada Irak dengan cara lain seperti pemberian pinjaman, alih teknologi dan hubungan politik.

AS telah meminta Jepang agar memberikan bantuan transportasi udara di Afghanistan, kata laporan media Jepang.

Namun untuk sementara, pemerintah Aso masih berjuang untuk meloloskan rancangan undang-undang untuk melanjutkan keberadaan misi pengisian bahan bakar laut di Lautan Hindia, untuk mendukung operasi-operasi Washington di Afghanistan.

Misi itu dihentikan pada tahun lalu karena Majelis Tinggi Parlemen Jepang yang didominasi partai oposisi mengganjal RUU tersebut.

Jepang juga mempertimbangkan satu produk hukum yang memperbolehkan pihaknya mengirimkan kapal perang untuk bersama negara-negara lain melakukan patroli di lepas pantai Somalia, tempat serangan-serangan perompak yang makin meningkat.

Beberapa serangan terjadi pada kapal-kapal yang punya kaitan dengan Jepang, yang mengangkut minyak yang dibelinya dari Timur Tengah.


Ref : Vibiz Daily-Politik